Korupsi Rigid Beton Sibolga Belum Selesai, Dimana Peran Wakil Rakyat?

Korupsi Rigid Beton Sibolga Belum Selesai, Dimana Peran Wakil Rakyat?

29/04/2018 0 By Redaktur 1

Para terdakwa kasus dugaan korupsi Rigid Beton Sibolga sedangkan mendengarkan dakwaan pada persidangan di Pengadilan Tinggi Kota Medan, Kamis (26/4).

MEDAN | Sidang kasus Rigid Beton Sibolga mulai digelar di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Kamis (26/4) lalu. Dimana dalam kasus ini tidak hanya menyeret sejumlah pejabat daerah, melainkan banyaknya rekanan yang ikut ambil bagian memakan uang negara hingga Rp10 miliar lebih.

Mendengar kata korupsi mungkin bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan hal yang lumrah terjadi, baik di tingkatan yang rendah sampai dengan kelas Gubernur sekalipun.

Hampir setiap hari kita pasti mendengar berita baik itu penyuapan, penyalahgunaan wewenang, tender fiktif, pejabat pemilik rekening fantastis. Yang mengejutkan adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat setempat tidak ada melakukan apapun terkait dengan penyakit pejabat yang telah membudaya di Kota Sibolga.

Kasus proyek Rigid Beton T.A 2015 yang merugikan negara sebesar Rp10 miliar, masih meningalkan banyak tanda tanya di kalangan masyarakat. Dimana Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga (Marwan Pasaribu) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Rigid Beton tersebut, masih bebas menggunakan anggaran Pemko Sibolga.

Bahkan aktor utama dalam kasus ini nyaris tak tersentuh hukum, bahkan dalam persidangan ini terlihat salah satu anggota DPRD Kota Sibolga dari JZ ikut mendampingi salah satu tersangka, yakni Marwan Pasaribu.

Ketua PW IPNU Sumut Muslim Pulungan mempertanyakan peranan DPRD yang merupakan Wakil Rakyat yang seharusnya bersuara mewakili rakyat Kota Sibolga, bukan malah jadi bagian dari mereka.

“Masyarakat tidak melihat adanya peranan DPRD Kota Sibolga. Dimana seorang tersangka (Marwan Pasaribu), masih menjabat sebagai Kadis dan masih leluasa menggunakan uang rakyat. Ini merupakan salah satu prestasi buruk para wakil rakyat. Disini lah harusnya menjadi catatan bagi Rakyat Sibolga untuk melihat siapa sosok wakil rakyat dan pemimpin yang dapat menjadi sebenar-benarnya wakil mereka,” ucapnya.

Dan apabila mereka tidak dapat melakukan sesuatu untuk rakyat, lanjutnya, terlebih lagi merugikan, tidak perlu kembali dipilih di periode mendatang, karena mereka sebagai Wakil Rakyat yang harusnya melindungi dan mengayomi hak masyarakat, bukan justru terlihat seperti buta dan tuli ketika uang rakyat dimakann oleh koruptor-koruptor di Pemko Sibolga.

“Atau apakah mereka ikut berjamaah mengamankan jalannya ‘ritual’ budaya korupsi tersebut?,” tukasnya.

Untuk itu, Ketua PW IPNU Sumut akan kembali menyurati Pengadilan dan Kejaksaan agar melakukan penahan terhadap Marwan Pasaribu dengan tembusan Kejagung dan Ombusman RI.

Menurutnya, bagaimana korelasi antara pemimpin dengan tindakan korupsi. Karena menjadi seorang pemimpin sama artinya dengan memiliki kekuasaan. Apa yang pemimpin inginkan, maka dapat diwujudkan dengan mengesampingkan beberapa faktor seperti tingkat kepentingan dan faktor lainnya.

Banyak pejabat yang terperangkap dalam situasi ini yang dibutakan oleh kekuasaan, sehingga menjadikannya lupa diri yang mengakibatkan dia mau tidak mau terjerembab dalam kasus korupsi.

“Korupsi di Indonesia memang lah sebuah penyakit yang kronis. Kita sebagai anak muda generasi penerus bangsa harus melawan korupsi yang membudaya di Indonesia. Korupsi seharusnya tidak diberikan peluang dan pelakunya harus dihukum berat-beratnya, agar kita dapat memberantas korupsi yang sudah darurat di negeri ini. Dan perlu adanya sebuah revolusi hukum dan penegak hukum untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Dan kita harus dapat membalikkan fakta dari Indonesia Negara korup, menjadi negara yang bersih. Jayalah Indonesia ku,” tandas ketua PW IPNU Sumut.

Sebanyak 13 Orang terdakwa yang terjerat dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan rigid beton di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Sibolga Tahun Anggaran (TA) 2015 senilai Rp 65 miliar menjalani sidang perdana di dua ruang sidang yang berbeda Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (26/4) sore.

Enam terdakwa diadili di Ruang Cakra 8 PN Medan. Mereka adalah Marwan Pasaribu selaku Kepala Dinas (Kadis) PU Sibolga, Rahman Siregar selaku Ketua Pokja, Safaruddin Nasution selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)‎, Jamaluddin Tanjung selaku Direktur PT Barus Raya Putra Sejati, Ivan Mirza selaku Direktur PT Enim Resco Utama dan Yusrilsyah selaku Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri. Persidangan di ruang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Saryana.

Sedangkan tujuh terdakwa lainnya yakni Pier Ferdinan Siregar selaku Direktur PT Arsiva, Mahmuddin Waruwu selaku Direktur PT Andhika Putra Perdana, Erwin Daniel Hutagalung selaku Direktur PT Gamox Multi Generalle, Hobby S Sibagariang selaku Direktur PT Bukit Zaitun, Gusmadi Simamora selaku Direktur PT Andika Putra Perdana, Harisman Simatupang selaku Wakil Direktur (Wadir) CV Pandan Indah dan Batahansyah Sinaga selaku Direktur VIII CV Pandan Indah diadili di Ruang Kartika.

Untuk tujuh terdakwa ini, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Akhmad Sayuti.

Terkait kasus ini, Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eva, Ingan Malem Purba dan Rehulina Purba, proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan usulan daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas PU Sibolga TA 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 65 miliar.

Pelaksaan proyek itu didapati tidak sesuai spesifikasi‎ dengan kontrak kerja yang ditentukan ‎antara Dinas PU Sibolga dengan rekanan. “Dalam proyek tersebut, ditemukan spesifikasi ‎tidak sesuai pada panjang dan lebar jalan yang dikerjakan. Kemudian, pelaksanaan kerja juga tidak sesuai tepat waktu,” ujar JPU Eva.

Untuk pengerjaan mega proyek itu, lanjut Eva, Dinas PU Sibolga ‎melibatkan 19 perusahaan di bidang infrastruktur berbagai jalan sebagai rekanan. “Dari keseluruhan itu, berdasarkan cek fisik dan ahli di lokasi, hanya 6 perusahaan mengerjakan sesuai dengan spesifikasi,” tandad JPU dari Kejatisu itu.

Dalam kasus ini, berdasarkan penghitungan yang dilakukan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut, ditemukan kerugian negara mencapai Rp 10 miliar.

Atas kasus ini, Para terdakwa dijerat dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Usai mendengarkan dakwaan, majelis hakim menunda sidang. Untuk yang mengajukan eksepsi (keberatan atas dakwaan), hakim menunda sidang hingga Senin 30 April mendatang. Sementara yang tidak mengajukan eksepsi, akan bersidang kembali pada Kamis 3 Mei mendatang.

Untuk diketahui, Beberapa waktu lalu, Kadis PU Sibolga, Marwan Pasaribu sempat jatuh sakit saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan masih dirawat di Rumah Sakit (RS) Murni Teguh. Beredar kabar, Marwan Pasaribu satu-satunya terdakwa dalam kasus ini yang tidak ditahan.

Sedangkan 12 terdakwa lain sudah ditahan lebih dulu. Termasuk 10 rekanan proyek pengerjaan rigid beton di Dinas PU Sibolga TA 2015 ditahan oleh penyidik kejaksaan di Rutan Klas IA Tanjung Gusta Medan. (Agus Tanjung/rel)