Tiga Tersangka Pembangunan Gedung Bappeda Ditetapkan Kejari Sibolga

Tiga Tersangka Pembangunan Gedung Bappeda Ditetapkan Kejari Sibolga

29/04/2018 0 By Redaktur 1

SIBOLGA | Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Kantor Bappeda Tapteng TA. 2015, Selasa (24/4).

Ketiga tersangka tersebut adalah, Mantan Kadis PU Tapteng inisial HM , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial BS yang merupakan bawahannya dan Direktur PT. Cipta Nusantara inisial BH selaku rekanan pengerjaan Proyek tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, Timbul Pasaribu SH  didampingi Kasi Pidsus R. Dayan Pasaribu, SH dan Kasi Perlengkapan dan Alat Bukti, R. Sihombing dalam konfrensi persnya di Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga ,menyebutkan bahwa penetapan tersangka kasus dugaan korupsi Pembangunan Gedung Bappeda Tapteng yang berada di Jalan Jenderal Feisal Tanjung, Kecamatan Pandan, telah melalui penyelidikan dan penyidikan.

“Berdasarkan hasil ekspose dari tim Kejari, telah ditetapkan 3 orang tersangka yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini yaitu, berisinial BS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), BH selaku Direktur PT Cipta Nusantara, dan HM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA). Setelah penetapan tersangka ini, maka kami mempunyai target penyidikan terhadap ketiga tersangka ini. Kami juga akan melakukan penggeladahan dan penyitaan serta langkah hukum lainnya untuk mempercepat penyelesaian perkara ini,” kata Kajari Sibolga Timbul Pasaribu.

Timbul Pasaribu menerangkan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tim Kejari, didapatkan kesimpulan bahwa dalam pembangunan kantor Bappeda tersebut cukup kuat indikasi aroma tindak pidana korupsi.

“Kami melihat banyak penyimpangan dan bukti yang tidak bisa dibantah adalah kondisi dan situasi bangunan semakin lama semakin turun (miring). Hal ini juga diperkuat dari hasil penelitian tim ahli dari USU yang menyatakan bahwa bangunan kantor Bappeda gagal pondasi yang menyebabkan bangunan tersebut tidak aman dan nyaman untuk digunakan,” lanjut Timbul.

Kajari mengatakan, penetapan tersangka dilakukan pada 23 April 2018 sesuai surat penetapan tersangka nomor 65/N.2.13/Fd.1/04/2018. Selanjutnya Timbul Pasaribu menerangkan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tim Kejari, didapatkan kesimpulan bahwa dalam pembangunan kantor Bappeda tersebut cukup kuat indikasi aroma tindak pidana korupsi.

“Kami melihat banyak penyimpangan dan bukti yang tidak bisa dibantah adalah kondisi dan situasi bangunan semakin lama semakin turun (miring). Hal ini juga diperkuat dari hasil penelitian tim ahli dari USU yang menyatakan bahwa bangunan kantor Bappeda gagal pondasi yang menyebabkan bangunan tersebut tidak aman dan nyaman untuk digunakan,” paparnya.

Selain itu, lanjut Timbul menyebutkan, pihaknya juga sudah memeriksa sebanyak 30 orang saksi saksi dan pihak yang terkait dengan pembangunan kantor Bappeda ini.Dijelaskan juga,berdasarkan keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) juga telah ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Tim Kejari juga sudah meminta keterangan Ahli dari BPKP untuk menentukan berapa jumlah kerugian Negara dalam kasus tersebut. (Agus Tanjung)