Ungkap Inisiator Suap Hakim Konstitusi, Laporan Resmi Diterima KPK

Ungkap Inisiator Suap Hakim Konstitusi, Laporan Resmi Diterima KPK

29/04/2018 0 By Redaktur 1

JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerima Laporan Pengaduan Gerakan Masyarakat Tapanuli Tengah (GEMA TAPTENG) untuk membuka kembali inisiator kasus suap sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjerat mantan Ketua MK, M.Aqil Muchtar dan Mantan Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang. Surat pengaduan ini diterima, usai aksi Gema Tapteng di Gedung KPK RI hari Senin (16/4) lalu.

Hal ini disampaikan oleh Joko Pratama Situmeang,SH  selaku koordinator Gema Tapteng kepada RAKYAT melalui pesan whatshapnya. “ Benar bahwa usai kami lakukan aksi, saya bersama dengan Pak Roder Nababan dan perwakilan lainnya, diterima oleh pihak KPK. Selanjutnya kami menyerahkan langsung berkas-berkas terkait dengan tuntutan kami. Tuntutan kami adalah, agar inisiator pemberi suap di kasus mantan Hakim Konstitusi M. Aqil Mochtar oleh Mantan Bupati Tapteng, Raja Bonaran Situmean di ungkap kembali,” tulis  Joko di pesan Whatshapnya yang diterima hari, Kamis (19/4) lalu.

Seperti diketahui kasus itu telah menjerat mantan Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang dan Akil Mochtar. Permintaan ini disampaikan Gerakan Masyarakat Tapanuli Tengah (Gema Tapteng) yang menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, hari Senin (16/4) lalu. Koordinator Gema Tapteng, Joko Pranata Situmeang, menegaskan amar putusan Akil Mochtar dan Raja Bonaran telah menyebutkan Bakhtiar Ahmad jelas terbukti sebagai insiator penyuap. Untuk itu, Joko meminta KPK menjerat Bakhtiar Ahmad Sibarani.

“Gema Tapteng mempertanyakan sikap KPK yang belum juga menindaklanjuti keterlibatan Bakhtiar Ahmad. Padahal nama Bakhtiar Ahmad kerap disebut sebagai inisiator dalam kasus ini. Salah satunya, dalam surat dakwaan perkara pencucian uang dengan terdakwa Akil Mochtar. Dalam surat dakwaan itu jelas disebutkan bahwa Akil Mochtar menelepon Bakhtiar Ahmad untuk menyampaikan pesan kepada Raja Bonaran supaya segera menghubunginya. Mendapat perintah itu, Bakhtiar Ahmad lantas menemui Raja Bonaran di Hotel Grand Menteng dan kemudian menyerahkan handphonenya agar berbicara langsung dengan Akil,” kata Joko.

Joko melanjutkan, pada dakwaan itu juga dijelaskan bahwa Akil kembali menghubungi Bakhtiar Ahmad untuk menyampaikan permintaan uang Rp3 miliar kepada Raja Bonaran. Atas semua uraian dakwaan itu, Joko mengklaim warga Tapteng telah dibohongi Bakhtiar Ahmad Sibarani yang mengklaim tidak pernah terlibat dalam kasus tersebut.”Kami dari Gema Tapteng mendesak KPK menetapkan Bakhtiar Ahmad sebagai tersangka pelaku utama tindak pidana suap Raja Bonaran Situmeang terhadap Akil Mochtar,” tegasnya. Dalam aksi ini, Gema Tapteng juga menyampaikan sejumlah berkas berisi fakta dan informasi keterlibatan Bakhtiar Ahmad Sibarani ke Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Dokumen itu diserahkan agar KPK segera menindaklanjuti fakta persidangan itu dengan memetapkan Bakhtiar Ahmad sebagai tersangka. Surat Pengaduan ini diterima secara resmi oleh pihak KPK RI.

Sesuai dengan salinan Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Informasi Pengaduan Masyarakat yang diberikan KPK RI kepada perwakilan Gema Tapteng dan dikirim Joko kembali kepada RAKYAT jelas tertulis bahwa Surat Pengaduan Gema Tapteng untuk mengungkap inisiator kasus suap mantan Hakim Konstitus M.Aqil Muchtar dan Mantan Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang telah sampai ke meja KPK. Di surat tanda bukti bernomor Agenda 2018-04-000081 dan Nomor Informasi : 95997, pelapor disebut adalah Roder Nababan,SH yang berprofesi sebagai pengacara. Sementara isi surat tersebut mengatakan “ Permohonan penetapan sebagai tersangka Bakhtiar Ahmad Sibarani terkait suap M. Akil Mochtar pada sengketa Pilkada Tapanuli Tengah di MK 2011,”. Surat Tanda Bukti berlogokan “KPK” ini dikeluarkan tanggal 16 April 2018.

Saat RAKYAT mempertanyakan kepada Joko , bahwa kasus ini sudah lama dan publik menilai gerakan Joko dan kawan-kawan hanya untuk mencari popularitas ,sementara Raja Bonaran Situmeang yang saat ini mendekam di LP Suka Miskin tidak mendukung gerakan mereka, hal ini dibantah keras oleh Joko.

Dirinya mengaku, bahwa setelah beberapa kali berkunjung ke LP Suka Miskin menemui Raja Bonaran Situmeang (RBS) dalam hal penyusunan skripsinya di bidang hukum terkait kasus ini, dirinya di dukung penuh oleh RBS.

“Dalam perbincangan antara saya dan Bapak RBS untuk membuka inisiator dari tindak pidana suap Aqil Mukchtar sangat didukung RBS. Dimana demi masyarakat Tapteng, RBS peduli umtuk memperbaiki dan mengubah situasi yang saat ini terjadi di Tapteng. Bapak juga mengatakan ‘tung so huloas ho Tapteng dihago arsak, tung so huloas ho Tapteng sai tuma tangis, hidup Bosur’ itu kata Bapak RBS kepada saya bang,” tegas Joko. (Agus Tanjung)