Danrem 023/KS Buka Penyuluhan Hukum Tentang Netralitas TNI, UU ITE & KDRT

Danrem 023/KS Buka Penyuluhan Hukum Tentang Netralitas TNI, UU ITE & KDRT

18/05/2018 0 By Redaktur 3

SIBOLGA | Komandan Korem (Danrem) 023/KS Kolonel Inf Donni Hutabarat membuka penyuluhan hukum program kerja triwulan II tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Hukum Komando Daerah Militer (Kumdam) I/Bukit Barisan, dan diikuti personel Korem 023/KS para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS, di Aula Gupala Makorem 023/KS, Selasa (15/5/2018).

Danrem 023/KS Kolonel Inf Donni Hutabarat dalam sambutannya mengatakan, penyuluhan hukum ini merupakan program kerja dari komando atas sebagai penyegaran tentang segala ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan militer, khususnya tentang netralitas TNI, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan kekerasan dalam rumah tangga  (KDRT).

“Semoga penyuluhan hukum ini dapat memberikan kontribusi positif bagi satuan sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota,” kata Danrem 023/KS Kolonel Inf Donni Hutabarat.

Lanjut Danrem 023/KS, penyuluhan hukum disampaikan oleh tim penyuluhan hukum Kodam I/Bukit Barisan Mayor Chk M Djalil Sembiring SH.

“Netral adalah tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak. Sedangkan Netralitas TNI adalah TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis,” jelasnya.

Selanjutnya, Mayor Chk M Djalil Sembiring SH menjelaskan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengguna media sosial harus lebih berhati-hati dan tak mudah membagikan sesuatu ke dunia maya.

“Yang bisa dijerat UU ITE itu bukan hanya yang buat, tetapi juga yang mendistribusikan. Sebab yang dishare belum tentu benar bisa saja tuduhan-tuduhan,” kata Djalil.

Sambung Djalil, banyak penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dan subordinat dalam rumah tangga. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai lex specialis.

“Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak terpenuhi,” terangnya.

Lanjut Djalil, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan disisi lain lingkup pidana. “Oleh karena itu dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan restorative justice,” tutup Mayor Chk M Djalil Sembiring SH (Freddy A Pardosi/ril)