16 Kapal dari 184 Kapal Pukat Cincin Harus Perbaiki Laporan

16 Kapal dari 184 Kapal Pukat Cincin Harus Perbaiki Laporan

26/08/2018 0 By Redaktur 3

TAPTENG | Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memerintahkan secara keseluruhan bagi pelaku usaha/pemilik kapal perikanan di Indonesia agar melakukan perbaikan laporan. Dan bila tidak melakukan perbaikan, SIPI dan SIKPI perpanjangan tidak akan diserahkan kepada pelaku usaha perikanan.

Hal itu disampaikan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga Rustardi A.Pi, M.Si kepada RAKYAT, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu (25/8/2018).

“Berdasarkan data, ada 16 Kapal perikanan Sibolga yang izin Pusatnya belum diserahkan karena harus memperbaiki laporannya, dari 184 kapal yang ada di Sibolga dan Tapteng atau sekitar 0,8 persen dari keseluruhan kapal Pukat Cincin Sibolga dan Tapteng yang aktif di PPN Sibolga,” terang Rustardi.

Informasi yang diperoleh RAKYAT, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menemukan perbedaan data dalam LKU/LKP dan data logbook dengan data pendaratan ikan (PIPP) yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Permen KP Nomor 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen KP Nomor 57 Tahun 2014, persyaratan perpanjangan SIPI antara lain bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan, dan surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang menyatakan antara lain kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Terhadap temuan tersebut diharapkan segera menyampaikan perbaikan laporan yakni pertama, Laporan LKU/LKP periode tahun 2017-2018 melalui web : www.perizinan.kkp.go.id/webperizinan dengan user name : lkulkp_pup, pasword : lkulkp08. Kedua, logbook kapal perikanan berupa lampiran logbook yang sudah diserahkan dan ditandatangani petugas syahbandar di pelabuhan pangkalan periode tahun 2017-2018, melalui email hrp@kkp.go.id dengan discan terlebih dahulu dan diberi judul “logbook  (nama kapal)”. Dan ketiga, Pendaratan ikan di pelabuhan pangkalan berupa surat keterangan berpangkalan dari pelabuhan perikanan sebagaimana tercantum dalam SIPI/SIKPI terakhir periode tahun 2017-2018,  melalui email hrp@kkp.go.id dengan discan terlebih dahulu dan diberi judul “surat keterangan berpangkalan (nama kapal)”.

Laporan yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya yang mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 86/KEPMEN-KP/2016 tentang produktifitas kapal penangkap ikan dengan dilengkapi bukti-bukti seperti nota penjualan, hasil lelang ikan dan disampaikan paling lambat tanggal 27 Agustus 2018.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap akan menyerahkan SIPI/SIKPI perpanjangan kepada pelaku usaha setelah menerima hasil perbaikan laporan. (Freddy A Pardosi)