PT. NSHE Gelar Sosialisasi Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar

PT. NSHE Gelar Sosialisasi Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar

05/10/2018 0 By Redaktur 1

TAPSEL | PT. North Sumatera Hydro Energy (NSHE), pengelola pembangunan PLTA Batangtoru menggelar Sosialisasi Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar Bersama Masyarakat, bertempat di aula Kantor Camat Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Rabu (3/10) lalu.
Adapun peserta sosialisasi yaitu Lurah, Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, Karang Taruna serta lainnya.
Sosialisasi dibuka Camat Marancar, Arman Pasaribu SSos MSi yang dihadiri Kapolsek Batangtoru, AKP D. Zein Harahap, mewakili Danramil Batangtoru, manajemen PT. NSHE serta lainnya.
Sementara narasumber sosialisasi yaitu Kepala Bidang (Kabid) Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah III Padangsidimpuan, Gunawan Alza dan Saur P Hutapea dari Bidang Lingkungan PT. NSHE.
Camat Marancar, Arman Pasaribu dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut bagian dari kesepakatan PT. NSHE bersama BKSDA, Pemkab Tapsel dan masyarakat.
Dikatakan Camat, jauh sebelum diterbitkannya aturan termasuk peraturan desa dalam melindungi satwa liar, sejak dahulunya, para lelulur masyarakat Marancar juga telah menyepakati aturan untuk melindungi satwa liar.
Diutarakan Camat, keberadaan satwa liar di daerah tersebut harus dijaga secara bersama-sama oleh masyarakat.
Sementara, Kabid KSDA Wilayah III Padangsidimpuan, Gunawan Alza dalam paparannya mengatakan, dasar konservasi satwa liar adalah Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 13 Tahun 1990 tentang Perburuan, PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar, PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, serta aturan lainnya.
Sesuai UU Nomor 5 Tahun 1990, ucap Kabid, ada larangan terhadap satwa yang dilindungi, yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Kemudian, dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Dilarang mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia.
Seterusnya, dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia.
“Dilarang mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi,” tegas Gunawan.
Latar belakang kebijakan konvensi tumbuhan dan satwa liar tersebut, terangnya adalah, SDA hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan maayarakat Indonesia untuk masa kini dan masa mendatang. Pembangunan SDA hayati dan ekosistemnya bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Unsur-unsur SDA hayati dan ekosistemnya saling tergantung antara satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.
“Perlunya jaminan terlaksananya konvensi SDA hayati dan ekosistemnya, perlunya peraturan atau produk hukum yang mengatur konvensi SDA dan konvensi keanekaragaman hayati,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Gunawan juga menjelaskan kriteria jenis satwa yang dilindungi, pengembangbiakan jenis diluar habitatnya untuk pengembangan populasi di alam agar tidak punah, kategori kelangkaan flora dan fauna, perlindungan sistem penyangga kehidupan serta lain sebagainya.
Sahor Hutapea mewakili PT. NSHE dalam materinya menyampaikan program pengelolaan biodiversitas (keanekaragaman hayati) PLTA Batangtoru.
Diutarakannya, dalam pengelolaan biodiversitas ekosistem Batangtoru mengadopsi standar internasional IFC PS dan Biodiversity Conservation and Sustainable Manajement of Living Natural Resources secara sukarela. Kemudian, Environmental, Social and Infact Assesment (ESIA) yaitu kebijakan lingkungan, biodiversity manajemen plant, biodiversity offset plant, dan monitoring.
Sejumlah program telah dijalankan seperti pemasangan jembatan arboreal, pemasangan rambu-rambu perlintasan satwa liar, pemasangan informasi larangan berburu dan penebangan liar, menerapkan kebijakan zero tolerence.
“Kami akan berbuat yang terbaik dalam menjaga kelestarian ekosistem Batangtoru,” pungkasnya.
Sosialisasi tersebut juga disi dengan tanya jawab dan door prize. (Borneo)