Bebas dari LP Sukamiskin Langsung Ditangkap, Bonaran Lapor ke Kapolri

Bebas dari LP Sukamiskin Langsung Ditangkap, Bonaran Lapor ke Kapolri

19/10/2018 0 By Redaktur 1

JAKARTA | Mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Raja Bonaran Situmeang cuma sebentar menghirup udara bebas. Lepas dari Lapas Sukamiskin usai masa pidananya dalam kasus suap mantan Hakim MK Akil Mochtar, Ia langsung ditangkap Polda Sumatera Utara, Selasa (16 Oktober 2018).

Bonaran kembali berurusan dengan hukum karena diduga terlibat dalam kasus Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang. Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan membenarkan penangkapan terhadap Bonaran.

“Yang bersangkutan diamankan atas laporan korban bernama Evi Rosnani Sinaga, warga Sibolga, dengan nomor laporan 848/VII/2018 Poldasu. Dalam laporan itu, Bonaran terlibat penipuan dan pencucian uang,” kata MP Nainggolan, Kamis (18/10).

Dijelaskan MP Nainggolan, kasus baru yang menjerat Bonaran berawal pada 2014. Saat itu Bonaran menjabat sebagai Bupati Tapteng, dan menyuruh korban beserta suaminya untuk mencari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Ketentuannnya, lulusan S1 membayar Rp 165 juta dan lulusan D-3 membayar Rp 135 juta. Setelah mendapatkan CPNS sebanyak delapan orang, kemudian korban menyerahkan uang Rp1.240.000.000 dalam empat tahap.

Namun, setelah uang tersebut dikirim, sebanyak delapan orang itu tidak diterima PNS. “Tanggal 29 Januari 2014, uang Rp 570 juta diserahkan pelapor bersama suaminya. Uang tersebut diserahkan langsung kepada pelaku di rumah dinasnya di Sibolga, dan tidak dibuatkan kwitansi tanda terima, tetapi disaksikan Joko selaku ajudan pelaku,” jelasnya.

Kemudian, pada tanggal 30 Januari 2014, uang sebesar Rp120 juta dikirim korban melalui Bank Mandiri Cabang Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, ke nomor rekening: 107-00-692-74-55, atas nama Farida Hutagalung.

Selanjutnya, tanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp 500 juta dikirim korban dari Bank Mandiri Jalan Kirana Raya, Medan Petisah, ke rekening: 107-00-692-74-55 atas nama Farida Hutagalung. “Terakhir tanggal 17 Agustus 2014, diserahkan sebesar Rp 50 juta tanpa kwitansi,” ungkapnya.

Merasa tertipu oleh pelaku, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumut. Korban melapor ke Polda Sumut setelah mendapat tuntutan dari delapan CPNS tersebut.

“Karena pelapor Evi juga merasa tertipu, kemudian melaporkan kasus ini ke kita,” sebut MP Nainggolan.

Bonaran Lapor ke Kapolri

Raja Bonaran Situmeang melalui kuasa hukumnya Charles Hutagalung melaporkan penyidik Polda Sumatera Utara (Sumut) ke Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terkait penangkapannya yang diduga ilegal.

“Tindakan penyidik yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap klien kami dinilai melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No.14 Tahun 2014 tentang manajemen penyidikan tindak pidana,” ujar Charles dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/10).

Ia meminta Kapolri memerintahkan Kabareskrim melakukan gelar perkara terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik Polda Sumut. Jika memang tidak temukan bukti yang cukup, kasus tersebut sebaiknya dihentikan demi menghindari peradilan sesat.

Disebutkan, Bonaran dituding melakukan perbuatan penipuan dengan menjanjikan lulus CPNS. Menurutnya penangkapan dan penahanan terhadap Bonaran hanya berdasarkan laporan dari satu pihak dengan nomor LP/848/VIII/2018/SKPT tanggal 6 Juli 2018 atas nama Pelapor berinisial HRS.

Atas laporan itu, penyidik Polda Sumut langsung menerbitkan surat perintah penyidikan nomor SP.LIDIK/591/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 12 Juli 2018. “Kliennya kami menerima undangan sifatnya wawancara No.B/2213/VIII/2018 tanggal 19 Juli 2018. Pada 24 Juli 2018 penyidik Polda setempat telah meminta keterangan dari klien kami, dan klien kami memberikan keterangan tidak mengenal pelapor dan tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dilaporkan pihak pelapor,” ujarnya.

Sebaliknya, kata Charles, Bonaran meminta kepada penyidik bukti sebagai landasan laporan pihak pelapor.

“Klien kami tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dilaporkan dan ternyata penyidik mengatakan tidak ada bukti yang dijadikan landasan laporan dimaksud,” ucapnya.

Seyogyanya, kata dia menurut Pasal 1 ayat 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa buang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam UU.

“Sangat mengherankan dan aneh, walau tidak ada bukti bahwa klien kami melakukan perbuatan sebagaimana dalam laporan tersebut, ternyata penyidik meningkatkan perkara dimaksud ke tingkat penyidikan. Klien kami menerima panggilan untuk diperiksa sebagai saksi berdasarkan surat panggilan nomor SPgl/24/26/IX/2018/Ditreskrimum tertanggal 4 September 2018,” ujarnya.

Menurut dia, penangkapan bisa dilakukan jika ada bukti permulaan, tersangka dua kali dipanggil secara berturut-turut tanpa alasan yang patut dan wajar. “Anehnya, klien kami belum diperiksa, langsung ditangkap dan di tahan. Padahal klien kami korporatif dalam penegakan hukum,” ucapnya.

Jadi, tambah Charles, penangkapan yang dilakukan oknum penyidik kepada kliennya pada Selasa (16/10) masuk dalam perbuatan melanggar Pasal 36 ayat (1) Peraturan Kapolri.

“Kami meminta Kapolri menindak oknum penyidik yang dimaksud, sehingga tidak menjadi preseden buruk dalam proses penegakan hukum. Selain itu citra Polri di mata masyarakat,” tandas dia. (int/red)