Kepengurusan P2K3 di Proyek PLTA Batangtoru Dilantik

Kepengurusan P2K3 di Proyek PLTA Batangtoru Dilantik

26/11/2018 0 By Redaktur 3

PADANGSIDIMPUAN | Kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Proyek PLTA Batangtoru 510 MW resmi dilantik, bertempat di aula Sitamiang Hotel, Jalan SM. Raja, Padangsidimpuan, Senin (26/11/2018).

Pelantikan kepengurusan P2K3 di Proyek PLTA Batangtoru untuk periode 3 tahun oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Propinsi Sumut diwakili Sekretaris Dinas, Mukmin.

Environment Health Safety (EHS) PT. North Sumatera Hydro Energy (NSHE), Rizal Kapita dalam sambutannya menyampaikan, suatu hal yang paling disyukuri adalah apa yang di inginkan selama ini telah terwujud.

Diutarakannya bahwa keberadaan P2K3 penting bagi PLTA Batangtoru dalam menghindari kecelakaan kerja dan resiko akibat kecelakaan kerja, sehingga proyek dapat berjalan dengan baik.

“Kami tentunya akan selalu meminta masukan dari Disnaker,” ucapnya.
Bupati Tapsel diwakili Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi Pembangunan, Syahgiman Siregar mengatakan, proyek PLTA Batangtoru cukup besar, memanfaatkan sungai Batangtoru di wilayah Tapsel.

Diutarakannya, jika proyek besar, maka resiko kecelakaan kerja juga tinggi. Karena itu, Pemkab Tapsel konsen terhadap hal itu.

Dijelaskannya, tiga bulan lalu Pemkab Tapsel bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja telah melaksanakan diklat K3, dan 25 orang telah mengantongi sertifikat K3 umum.

Disampaikannya, Pemkab Tapsel akan terus berkoordinasi dengan Pemprovsu dalam mengawasi tugas-tugas P2K3 di proyek PLTA Batangtoru.

Sekretaris Disnaker Propinsi Sumut, Mukmin membacakan sambutan tertulis Kadisnaker mengatakan, dalam mengerjakan proyek PLTA Batangtoru memiliki kompleksitas yang melibatkan bahan bangunan, peralatan, penerapan teknologi dan tenaga kerja. “Tentunya hal ini semua dapat menjadi sumber terjadinya kecelakaan kerja,” ucap Mukmin.

Untuk menghindari kecelakaan kerja dan mengurangi resiko akibat kecelakaan kerja, sebutnya, tentu menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pengusaha dan tenaga kerja itu sendiri. Karena itu, lazimnya di suatu proyek kontruksi harus dibentuk suatu unit K3 atau P2K3, yang berguna menjalin dan mengembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari seluruh perusahaan dan tenaga kerja yang terlibat dalam proyek kontruksi, baik pemberi kerja (owner) maupun pemberi jasa layanan kontruksi, seperti main contractor, consultant dan subcontractor untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang K3 dalam rangka melancarkan usaha kontruksi dan produksi.

Beranjak dari itu, pungkasnya, Pemprovsu melalui Disnaker sebagai Organisasi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dalam pengawasan penyelenggaraan regulasi norma K3 berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendorong agar di proyek PLTA Batangtoru dibentuk P2K3 sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Ia bersyukur, atas partisipasi Pemkab Tapsel, pimpinan dan karyawan PT. NSHE, PT. Sinohydro Corporation Limited, PT. Sinotech Indonesia dan PT. Tractebel Engie, juga Kepala UPT Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah V, telah terbentuk P2K3 di proyek PLTA Batangtoru.

“Dimana keanggotaannya berasal dari perwakilan pengusaha dan tenaga kerja dari perusahaan pemberi kerja dan pemberi jasa layanan kontruksi proyek PLTA Batangtoru,” pungkasnya.

Ia berharap seluruh pengurus P2K3 di proyek PLTA Batangtoru dapat sesegera mungkin melakukan tugas dan fungsi P2K3 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. Sehingga, dalam setiap tahapan pekerjaan mulai pekerjaan persiapan, pembangunan gedung atau sipil, mekanikal dan elektrikal, sampai dengan finishing dan serah terima proyek PLTA Batangtoru tidak terjadi kecelakaan kerja atau zero accident.

Pemprovsu melalui Disnaker cq UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V, terangnya, mendukung penuh proyek tersebut dan siap memberikan pelayanan bidang ketenagakerjaan terutama dalam pemenuhan norma K3 dari segi administrasi maupun teknis.
Dengan tekad dan kerjasama semuanya, ia juga berharap, PLTA Batangtoru dapat berproduksi tepat waktu yang diperkirakan selesai tahun 2022, agar dapat segera dinikmati masyarakat Tapsel khususnya dan Sumut dan negara secara umum.

“Dan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan listrik dari sektor energy baru dan terbarukan serta ramah lingkungan yang sedang gencar dilakukan pemerintah melalui program penyediaan listrik 35.000 MW guna mendorong kemandirian energy dimasa yang akan datang,” ucapnya.

Kepengurusan P2K3 di Proyek PLTA Batangtoru diketuai Perdinan Tarigan, dengan Sekretaris, Yahya Siregar dan anggota 9 orang serta penasehat 9 orang.
Hadir pada pelantikan tersebut Staf Ahli Bupati Tapsel bidang Kemasyarakatan dan SDM, Zulfahmi MA MH, Kepala UPT Pengawasan Wilayah V dan Kepala UPT Pengawasan Wilayah VI, Ir Roslaini Lubis MAP dan Hendra L. Tobing, mewakili Kadisnaker Tapsel, serta undangan lainnya. (Borneo)