Ampuh Demo Ke Kantor Kejari Sibolga   

Ampuh Demo Ke Kantor Kejari Sibolga  

19/12/2018 0 By Redaktur 3

SIBOLGA  | Sejak Timbul Pasaribu jabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sibolga, yang menggantikan posisi Marihot Silalahi, pada Tahun 2016 silam hingga kini. Laporan dugaan korupsi yang disampaikan oleh penggiat anti Korupsi di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan mahasiswa, diduga tidak terealisasi alias dipeti es kan.

Sehingga, puluhan massa, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa, Wartawan dan LSM Peduli Penegakan Hukum (Ampuh), melakukan aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga, yang terletak di Jalan Sutomo, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga. Selasa (18/12/2018).

Adapun tuntutan AMPUH, yang disampaikan oleh Irwansyah Daulay, yakni. (1), Dugaan korupsi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2016, melibatkan 11 Desa dilaporkan oleh LSM dan masyarakat. (2), Dugaan Korupsi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2014 dan 2015 di Dinas Kelautan Tapanuli Tengah dilaporkan langsung pimpinan DPRD Tapanuli Tengah. (3), Dugaan korupsi penggunaan dana rutin APBD kecamatan TA 2015 dan 2016 dilaporkan koaliasi LSM Mutilasi. (4), Dugaan korupsi penggunaan APBD 2015 dan 2016 di BKKBN Tapanuli Tengah yang dilaporkan oleh Mahasiswa.

(5), Dugaan korupsi dana pemulangan pegawai TA. 2012 dan 2013 di Dinas PPKAD Tapanuli Tengah, yang telah dilaporkan oleh LSM Patriot Indonesia. (6), Dugaan korupsi dana pembangunan kantor Dinas Pertanian Tapanuli Tengah, dilaporkan sejumlah LSM. (7), Dugaan korupsi kelebihan pembayaran proyek yang tidak dikembalikan ke kas daerah oleh Dinas Pekerjaan Umum Tapanuli Tengah, telah  dilaporkan oleh LSM Patriot Indonesia.

(8), Dugaan korupsi dana proyek pemasangan Caiso Tegak tahun 2012 di Dinas Pekerjaan Umum Tapanuli Tengah, telah dilaporkan LSM Patriot Indonesia. (9), Dugaan korupsi bedah rumah, di Desa Aek Garut, tahun 2016 dilaporkan LSM LIPPAN. (10),  Dugaan korupsi peningkatan jalan Aek Garut-Aek Horsik tahun 2013 dilaporkan LSM LIPPAN.

Dalam orasinya, Irwansyah Daulay membeberkan aksi demo yang dilakukan oleh Ampuh di Kantor Kejari Sibolga. Sebagai bentuk kekecawaan masyarakat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, yang diduga kuat tidak merespon laporan dari masyarakat anti korupsi di Tapanuli Tengah pada tahun 2016 hingga akhir Bulan Tahun 2018. Sehingga, massa berteriak lantang menyuarakan, agar secepatnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Kejaksaan Negeri Sumatera Utara (Kejatisu), melakukan pencopotan jabatan Timbul Pasaribu selaku Kajari Sibolga.

“Kami mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Agung untuk mencopot Timbul Pasaribu dari jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, itu Harga Mati. Karena sejak tahun 2016 hingga 2018, sekitar 10 kasus dugaan korupsi aduan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah ke Kejaksaan Negeri Sibolga sampai kini belum diproses, sehingga para pelaku korupsi bebas berkeliaran. Berbagai kasus Tindak Pidana Korupsi telah dilaporkan dari Komunitas masyarakat. Yakni, Mahasiswa, Aktivis, LSM dan Wartawan serta Warga Desa bahkan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapteng yang diduga, proses kasus tersebut terindikasi tebang pilih dan terkesan diendapkan oleh pihak Kejaksaan di bawah kepemimpinan Kajari Sibolga,” bebernya dengan teriakan lantang di depan Kajari, dalam aksi yang Berlangsung selama kurang lebih satu jam, di depan Kantor yang dikomandani oleh Timbul Pasaribu.

Desakan yang disampaikan oleh Pemimpin Aksi AMPUH ini. Bahwa dirinya menduga kasus korupsi yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Sibolga belum diproses dan kuat dinilai kinerja Timbul Pasaribu sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 hanya isapan jempol untuk memberantas pelaku ‘Begal’ APBD. Sambung Ketua DPD LSM INAKOR, wilayah Sibolga-Tapanuli Tengah, Irwansyah Daulay. Sebagai masyarakat asli kelahiran Kabupaten ‘Sahata Saoloan’ ia sangat rindu dengan sosok pemimpin Kejaksaan Sibolga yang anti terhadap Korupsi.

“Dari Tahun 2016 sampai sekarang. Kinerja Timbul Pasaribu sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, terkesan tidak mampu menindak lanjuti laporan dugaan yang diserahkan oleh aktivis anti korupsi. Dengan aksi ini, kami berharap, agar dilakukan pencopotan Timbul Pasaribu dari Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, dan itu hal yang tidak dapat ditoleransi. Tuntutan kami hanya satu, Timbul Pasaribu harus berhenti dari jabatan Kepala Kejasaan Negri Sibolga, menurut kami hanya itu solusi bagi Kejari sibolga terkait penegakan Hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Sibolga,” sebut dia.

Pria yang akrab disapa Daulay ini menjelaskan, memanggil seseorang untuk dimintai keterangan, harus ada Proses dan Tahap (Protap) Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun Kajari Sibolga dituding tidak berdasarkan Protap dan SOP dalam tahapan menanggil Salah seorang Kepala Desa (Kades) di Tapteng.

“Untuk Kasus kepala Desa Sipan, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi telah dilaporkan oleh warga. Menurut kami, ada keanehan yang mana kalau bicara soal Protap dan SOP. Jika seseorang dimintai keterangan penegak hukum, harus berdasarkan surat panggilan dari pihak Kejaksaan. Ini malah menyuruh dua oknum Jaksa menemui oknum Kades tersebut dengan ungkapan agar datang untuk dimintai keterangan. Apakah seperti itu prosedur dikejaksaan ini. Jadi banyak keanehan dikejaksaan ini, selama dibawah Kepemimpinan Timbul Pasaribu,” ungkap Irwansyah.

Masih ditempat serupa, Hebert Roberto Sitohang sebagai orator, mengklaim keberhasilan pengungkapan kasus korupsi yang selama ini digembor-gemborkan oleh Kajari Sibolga. Sebab, dirinya menduga pengusutan dan menyelidikan kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat bermuara pada kondisian hal-hal tertentu.

“Menyikapi kinerja Kajari Sibolga selama dua tahun lebih, pengaduan masyarakat tidak diproses. Banyak kami lihat, permainan dalam tanda kutip transsaksional. Seperti Bandar Togel yang dituntut hanya dua bulan. Sementara, Juru Tulis (Jurtul-red) dituntut tiga tahun penjara, Apakah Beda Undang-undang KUHAP untuk Jurtul dan Bandar Togel, apakah itu prestasi?. Selama ini, Kajari Sibolga tidak konsisten untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat. Perlu kami sampaikan disini, bahwa kami akan menyampaikan kepada Kejagung dan Kejatisu untuk mencopot Kajari Sibolga dari Jabatannya dan menggantikannya dengan pejabat yang perduli dengan pemberantasan korupsi,” tegas Herbert dalam aksinya sembari menyampaikan kepada Timbul Pasaribu dengan bahasa Bataknya, Porlu Hepeng Pangido (Kalau perlu Uang Minta).

Sebagai Presiden Mahasiswa STITM, Raju Firmanda Hutagalung, menyampaikan kekesalannya dalam orasinya terkait laporan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Pemuda Demokrasi Sibolga-Tapteng (AMPD – SITAP), ke Kejaksaan Negeri Sibolga pada Agustus 2017 Silam. Yang tak kunjung diproses hingga Tahun 2018.

“Perlu kami tegaskan, kepada rekan – rekan media dan masyarakat, bahwa gerakan ini adalah murni sebagai bentuk ketidak percayaan dan kekecewaan kami kepada Kajari Sibolga dibawa pimpinan Timbul Pasaribu, yang kami duga gagal dalam menumpas setiap laporan – laporan dugaan kasus korupsi di Tapteng. Dan gerakan ini, tidak ada intervensi dari siapapun. Kepada Kejagung dan Kejatisu, agar mencopot Kajari Sibolga. Beberapa contoh kasus yang sampai hari ini, tidak dituntaskan adalah laporan Mahasiswa Tentang Dugaan Penyelewengan Dana TA 2016 yang dilakukan oleh Kepala dinas BKKBN Tapteng. Dimana laporan tersebut, sudah hampir 2 tahun, tidak ada respon dari pihak Kejaksaan Sibolga, kami sangat kecewa,” tukasnya.

Menyikapi Aksi Unjuk Rasa AMPUH, Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, Timbul Pasaribu mengatakan, kalau dirinya tidak perlu untuk dikoreksi. Bahkan ia mengakui dalam aksi AMPUH tersebut, massa tidak perlu untuk mengadu kepada Kejagung dan Jamwas.

“Setiap yang namanya KPK, setiap jam pasti ada Demo. Setiap yang namanya Kejari pasti ada Demo, tindak tumbang KPK, tindak tumbang Kejati.  Demo ini merupakan sarana saya, ibarat berselancar saya dengan angin. Saya tidak perlu untuk dikoreksi, kalau saya merasa saya gagal, saya akan meminta untuk mengundurkan diri, catat itu.  Saya sudah dua tahun enam bulan, jadi tidak ada alasan saya untuk bertahan di sini. Jaksa Agung, Jamwas, siapa-siapa tidak perlu, pasti saya akan dipindahkan,” pungkasnya ketika menerima kado berupa Nisan yang terbuat dari karton sebagai simbol melambangkan dugaan Wafatnya Supermasi Hukum Korupsi di Kantor Kejari Sibolga dibawah kepemimpinan Timbul Pasaribu. (Bambang EF Lubis).