Netralitas TNI Merupakan Amanah

Netralitas TNI Merupakan Amanah

30/01/2019 0 By Redaktur 3

SIBOLGA | Untuk menghadapi Pemilu serentak yang saat ini sudah memasuki masa kampanye calon legislatif dan calon presiden, Danrem 023/KS Kolonel Inf Tri Saktiyono yang diwakili Kasrem 023/Kawal Samudera (KS) Letkol Inf I Gusti Ketut Artasuyasa, memberikan pembekalan kepada TNI jajaran Korem 023/KS di lapangan Makorem 023/KS, Jalan Datuk Itam Nomor 1 Kota Sibolga, Senin (28/1/2019).

Danrem 023/KS Kolonel Inf Tri Saktiyono yang diwakili Kasrem 023/Kawal Samudera Letkol Inf I Gusti Ketut Artasuyasa mengatakan, masa kampanye para calon masing-masing baik calon legislatif ataupun calon presiden ingin menonjolkan jati dirinya untuk mengambil simpati masyarakat baik secara langsung atau melalui media sosial (medsos).

“Netralitas TNI merupakan pelaksanaan reformasi internal TNI dan merupakan amanah dari Pasal 5 ayat (2) Tap MPR/VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun pengertian dari netralitas TNI yakni netral adalah tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak. Sedangkan netralitas TNI adalah TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis,” jelas I Gusti Ketut Artasuyasa.

Ia juga menyampaikan anggota TNI dan PNS yang akan mencalonkan sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah agar membuat surat pengunduran diri dari anggota TNI dan PNS. Apabila tidak terpilih maka yang bersangkutan tidak dapat kembali menjadi anggota TNI dan PNS (Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/322/2016 tanggal 26 September 2016).

“Beberapa implementasi netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada, antara lain yakni mengamankan penyelenggaraan pemilu dan pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri.Satuan/perorangan tidak berkampanye atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada salah satu pasangan calon kepala daerah. Kemudian, satuan/perorangan/fasilitas tidak dilibatkan dalam rangkaian kegiatan pemilu dan pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI. Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik dalam Pemilu maupun dalam Pilkada. Dan khusus bagi prajurit TNI, hak memilih istri/suami/anak dalam Pemilu atau Pilkada merupakan hak individu selaku warga negara. Kemudian institusi atau satuan dilarang memberikan arahan atau memengaruhi didalam menentukan pelaksanaan hak pilih tersebut,” terangnya.

Dijelaskannya juga, beberapa hal yang harus dipedomani oleh Prajurit TNI yakni tidak diperkenankan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau Kabupaten/Kota. Tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi, Kabupaten/Kota atau Kecamatan. Tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Tidak diperkenankan menjadi Panitia Pendaftaran Pemilih. Tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu atau Pilkada. Tidak diperkenankan memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi untuk kepentingan partai politik dan kandidat tertentu. Kemudian, tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu perorangan (Dewan Perwakilan Daerah). Dan tidak diperkenankan menjadi peserta juru kampanye.

Dalam kegiatan pembekalan dihadiri oleh Para Kasi jajaran Korem 023/KS, Para Kabakaju dan Rem, Para Pasi Korem 023/KS, para Bintara, Tamtama dan PNS. (Freddy A Pardosi/rel)