KPU Kota Sibolga Gencar Sosialisasikan Pindah Memilih atau Pemberlakuan Formulir A.5-KPU

KPU Kota Sibolga Gencar Sosialisasikan Pindah Memilih atau Pemberlakuan Formulir A.5-KPU

04/02/2019 0 By Redaktur 3

SIBOLGA | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sibolga gencar melakukan sosialisasi pindah memilih atau pemberlakuan formulir A.5-KPU. Sosialisasi tersebut digelar di dua tempat yang berbeda yakni di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sibolga pada Kamis (28/1/2019) dan di Kantor Bank Indonesia (BI) Cabang Sibolga pada Jum’at (29/1/2019).

Sosialisasi dihadiri oleh seluruh pegawai atau karyawan KPP Sibolga dan BI Cabang Sibolga serta Para komisioner KPU Kota Sibolga yakni Ketua KPU Kota Sibolga Khalid Walid, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumberdaya Manusia KPU Kota Sibolga Afwan Nasution, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Sibolga Asa Dame Simanjuntak, dan Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Sibolga Salmon Tambunan serta Sekretaris KPU Kota Sibolga Inchawadi Tanjung.

Pada kesempatan itu, Ketua KPU Kota Sibolga Khalid Walid mengajak kepada para peserta sosialisasi agar pada tanggal 17 April 2019, untuk datang ke TPS memberikan hak pilihnya. Karena pemilu 2019 ini adalah pemilu serentak, maka masyarakat harus tahu bahwa dalam pemilu nanti akan mendapatkan 5 lembar kertas surat  suara. Diantaranya, kertas surat suara warna Abu-abu untuk Calon Presiden-Wakil Presiden, kertas suara warna Kuning untuk Calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), kertas surat suara warna Merah untuk Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kertas surat suara warna Biru untuk Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), serta kertas surat suara warna Hijau untuk Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumberdaya Manusia KPU Kota Sibolga Afwan Nasution menjelaskan bahwa agar bisa mengurus DPTb terlebih dahulu harus terdaftar di DPT. Alasan pindah memilih juga harus jelas, ada 9 alasan untuk pindah memilih salah satunya alasan pekerjaan.

Untuk dapat masuk kedalam Pemilih DPTb, maka pemilih harus mengurus surat keterangan pindah memilih atau formulir A.5-KPU. Di mana untuk mengurus formulir A.5-KPU ini ada dua cara yang dapat digunakan. Pertama pemilih dapat langsung datang menjumpai Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau KPU Kabupaten/Kota asal tempat pemilih terdaftar di DPT, yang kedua jika pemilih tidak dapat mengurus di tempat asalnya, maka dapat langsung melapor ke KPU Kabupaten/Kota tujuannya.

“Yang harus dicatat adalah, setiap masyarakat yang mau mengurus surat keterangan pindah memilih atau formulir A.5-KPU ini harus sudah terdaftar di DPT. Kemudian datang ke PPS (di kantor Desa/Kelurahan) atau ke KPU Kabupaten/Kota asal (sesuai e-KTP) dengan membawa e-KTP, dan sampaikan alasan kenapa pindah memilih. Selanjutnya, PPS atau KPU Kabupaten/Kota itu akan membuatkan surat keterangan pindah memilih atau formulir A.5-KPU yang harus anda serahkan ke KPU Kabupaten/Kota tujuan. Dan jika tidak memungkinkan untuk mengurus ke PPS atau KPU Kabupaten/Kota asal, anda bisa langsung datang ke KPU Kabupaten/Kota tujuan (tempat domisili saat ini) untuk dibuatkan surat keterangan pindah memilih atau formulir A.5-KPU. Silakan mengurus secepatnya, sebelum tanggal 17 Februari 2019, sehingga KPU cukup waktu untuk menyediakan surat suara di TPS tujuan,” terang Afwan.

Untuk pemilih yang menggunakan surat keterangan pindah memilih atau formulir A.5-KPU ini sama seperti pemilih yang ada di dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya mulai pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WIB di TPS yang telah ditentukan.

Perlu diingat juga tidak semua warga yang mengurus surat keterangan pindah memilih atau formulir A.5-KPU mendapatkan semua atau lima surat suara seperti Calon Presiden-Wakil Presiden, Calon DPR RI, Calon DPD RI, Calon DPRD Provinsi dan Calon DPRD Kabupaten/Kota.

“Pindah memilih tentu ada konsekuensi pengurangan mendapatkan kertas surat suara, sebab bagi mereka yang pindah memilih tidak akan mendapatkan jumlah surat suara yang sama dengan tempat tinggal asal. Misalnya, kalau pindah memilih dan pindah Dapil dari Dapil satu ke Dapil dua (Dapil satu di Kota Sibolga meliputi Kecamatan Sibolga Kota dan Kecamatan Sibolga Utara, sedangkan Dapil dua meliputi Kecamatan Sibolga Selatan dan Kecamatan Sibolga Sambas), maka tidak akan mendapatkan surat suara untuk pemilihan calon legislatif Kota Sibolga,” jelasnya.

Sambung Afwan, kalau pindahnya beda Kabupaten/Kota, namun Provinsi  yang sama, tetapi masih satu Dapil calon DPRD Provinsi, maka masih mendapat 4 surat suara, yakni surat suara Calon DPRD Provinsi, Calon DPD RI,  Calon DPR RI serta Calon Presiden-Wakil Presiden.

“Kalau pindahnya beda Kabupaten/Kota, namun Provinsi yang sama, tetapi beda Dapil calon DPRD Provinsi, maka hanya dapat 3 surat suara, yaitu Calon DPD RI, Calon DPR RI serta Calon Presiden-Wakil Presiden,” ucapnya.

Lanjut Afwan, kalau pindahnya beda Kabupaten/Kota, namun di Provinsi yang sama, tetapi beda Dapil calon DPR RI, maka hanya mendapat 2 surat suara, yakni Calon DPD RI serta Calon Presiden-Wakil Presiden.

“Dan kalau pindahnya sudah beda Provinsi, tentu hanya mendapat 1 surat suara, yakni Calon Presiden-Wakil Presiden,” katanya. (Freddy A Pardosi)