Lindungi Hak Pilih Masyarakat, KPU Sibolga Gelar Sosialisasi Penyusunan DPK dan DPTb

Lindungi Hak Pilih Masyarakat, KPU Sibolga Gelar Sosialisasi Penyusunan DPK dan DPTb

21/02/2019 0 By Redaktur 3

 SIBOLGA | Dalam rangka melindungi hak pilih masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sibolga menggelar sosialisasi penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kantor Bank Sumut Syariah Sibolga, Rabu (20/2/2019).

Sosialisasi dihadiri oleh seluruh pegawai atau karyawan Bank Sumut Syariah Sibolga serta Para komisioner KPU Kota Sibolga yakni Ketua KPU Kota Sibolga Khalid Walid, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumberdaya Manusia KPU Kota Sibolga Afwan Nasution, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Sibolga Asa Dame Simanjuntak, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Sibolga Salmon Tambunan dan Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Sibolga Asmar Harahap serta Sekretaris KPU Kota Sibolga Inchawadi Tanjung.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Sibolga Salmon Tambunan dalam paparan materinya menjelaskan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu atau kondisi tertentu, pemilih tidak menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Ia juga menyampaikan, setiap warga yang mau mengurus surat keterangan pindah memilih atau formulir A.5-KPU ini harus sudah terdaftar di DPT. Kemudian datang ke PPS (di kantor Desa/Kelurahan) atau ke KPU Kabupaten/Kota asal (sesuai e-KTP) dengan membawa e-KTP, dan sampaikan alasan kenapa pindah memilih. Selanjutnya, PPS atau KPU Kabupaten/Kota itu akan membuatkan surat keterangan pindah memilih atau formulir A.5-KPU yang harus anda serahkan ke KPU Kabupaten/Kota tujuan. Dan jika tidak memungkinkan untuk mengurus ke PPS atau KPU Kabupaten/Kota asal, anda bisa langsung datang ke KPU Kabupaten/Kota tujuan (tempat domisili saat ini) untuk dibuatkan surat keterangan pindah memilih atau formulir A.5-KPU.

“Alasan yang menyebabkan nama pemilih masuk ke dalam DPTb, adalah karena yang bersangkutan menjalankan tugas pada saat pemungutan suara, menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, menjalani tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, tertimpa bencana alam dan atau bekerja di luar domisili,” jelas Salmon.

Salmon juga mengatakan, untuk pemilih yang menggunakan surat keterangan pindah memilih atau formulir A.5-KPU ini sama seperti pemilih yang ada di dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya mulai pukul 07.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat di TPS yang telah ditentukan.

“Tidak semua warga yang mengurus surat keterangan pindah memilih atau formulir A.5-KPU mendapatkan semua atau lima surat suara seperti Calon Presiden-Wakil Presiden, Calon DPR RI, Calon DPD RI, Calon DPRD Provinsi dan Calon DPRD Kabupaten/Kota,” katanya.

Lanjut Salmon, pindah memilih tentu ada konsekuensi pengurangan mendapatkan kertas surat suara, sebab bagi mereka yang pindah memilih tidak akan mendapatkan jumlah surat suara yang sama dengan tempat tinggal asal.

“Misalnya, kalau pindah memilih dan pindah Dapil dari Dapil satu ke Dapil dua (Dapil satu di Kota Sibolga meliputi Kecamatan Sibolga Kota dan Kecamatan Sibolga Utara, sedangkan Dapil dua meliputi Kecamatan Sibolga Selatan dan Kecamatan Sibolga Sambas), maka tidak akan mendapatkan surat suara untuk pemilihan calon legislatif Kota Sibolga,” jelasnya.

Sambung Salmon, kalau pindahnya beda Kabupaten/Kota, namun Provinsi  yang sama, tetapi masih satu Dapil calon DPRD Provinsi, maka masih mendapat 4 surat suara, yakni surat suara Calon DPRD Provinsi, Calon DPD RI,  Calon DPR RI serta Calon Presiden-Wakil Presiden.

“Kalau pindahnya beda Kabupaten/Kota, namun Provinsi yang sama, tetapi beda Dapil calon DPRD Provinsi, maka hanya dapat 3 surat suara, yaitu Calon DPD RI, Calon DPR RI serta Calon Presiden-Wakil Presiden,” ucapnya.

Lanjut Salmon, kalau pindahnya beda Kabupaten/Kota, namun di Provinsi yang sama, tetapi beda Dapil calon DPR RI, maka hanya mendapat 2 surat suara, yakni Calon DPD RI serta Calon Presiden-Wakil Presiden. Dan kalau pindahnya sudah beda Provinsi, tentu hanya mendapat 1 surat suara, yakni Calon Presiden-Wakil Presiden.

“Surat suara warna abu-abu untuk Calon Presiden-Wakil Presiden, surat suara warna kuning untuk Calon DPR RI, surat suara warna merah untuk Calon DPD RI, suara warna biru untuk Calon DPRD Provinsi, dan surat suara warna hijau untuk Calon DPRD Kabupaten/Kota,” terangnya.

Kemudian, kata Salmon, Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah data pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih. Dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menggunakan e-KTP.

“Pemilih ini bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa e-KTP di TPS terdekat sesuai alamat pada e-KTP. Tidak bisa mencoblos di TPS di luar alamat e-KTP. Namun, pemilih dalam DPK hanya bisa menggunakan hak pilihnya satu jam terakhir sebelum TPS ditutup yaitu pukul 12.00-13.00 waktu setempat,” katanya.

Usai pemaparan materi oleh narasumber yakni Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Sibolga Salmon Tambunan, dilanjutkan tanya jawab antara narasumber dengan peserta sosialisasi. (Freddy A Pardosi)