Rp1.511.035.829.067, Wabup Sampaikan Nota Keuangan R-APBD Tapsel TA 2020

Rp1.511.035.829.067, Wabup Sampaikan Nota Keuangan R-APBD Tapsel TA 2020

28/11/2019 0 By Redaktur 1

TAPSEL | Wakil Bupati (Wabup) Tapanuli Selatan (Tapsel), H Aswin Efendi Siregar menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020 dalam rapat paripurna DPRD Tapsel di ruang rapat paripurna DPRD Tapsel, Jalan Prof Lafran Pane, Sipirok, Selasa (26/11) lalu.
Wabup menyampaikan, sesuai amanat pasal 4 ayat 2 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah (KDH) selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menyusun rancangan Ranperda tentang APBD untuk dibahas dan disetujui bersama.
Pedoman lain yang digunakan dalam rangka memprediksikan Pendapatan, sebut Aswin, dengan adanya surat Menteri Keuangan RI tanggal 24 September 2019 yang juga digunakan sebagai bahan dalam penyusunan APBD TA 2020, sembari menunggu ditetapkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBD TA 2020.
Dikatakan Aswin, penyusunan APBD di dahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan DPRD sebagai dasar penyusunan APBD.
“Hal tersebut telah dilalui dengan disepakatinya KUA PPAS TA 2020 pada Kamis tanggal 8 Agustus 2019,” ucap Aswin.
Dirincikannya, dalam nota kesepatakan KUA PPA TA 2020, Pendapatan sebesar Rp1.556.017.922.520 sedangkan dalam R-APBD TA 2020 Pendapatan menjadi Rp 1.511.035.829.067, atau mengalami penurunan sebesar Rp44.982.093.453 yang bersumber dari berkurangnya hasil sumber pendapatan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU dan bagi hasil provinsi.
Maka, terangnya, anggaran Pendapatan Daerah TA 2020 direncanakan menjadi Rp1.511.035.829.067 yang bersumber dari  Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Rp165.382.117.860 yang terdiri dari Pajak Daerah Rp42.203.530.210, Retribusi Daerah Rp17.038.191.650,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisah Rp87.460.000.000, lain-lain PAD yang sudah disahkan Rp18.680.396.000.
Kemudian dari Dana Perimbangan sebesar Rp1.000.045.629.000 yang terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp121.016.529.000, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp679.281.327.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp199.747.773.000. Sedangkan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp345.608.082.207 yang terdiri dari Pendapatan Hibah Rp64.978.600.000, dana hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp48.453.726.968, Dana Penyusunan dan Otonomi Khusus (DID) Rp59.609.683.000, Dana Desa Rp172.034.790.000 dan bonus produksi dari perusahaan panas bumi sebesar Rp531.282.239.
Wabup juga menyampaikan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah berkaitan PAD untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan APBD TA 2020, sampai saat ini baru mencapai 10,94% dari total Pendapatan Daerah. Dan jika dilihat dari PADS atau PAD murni yaitu dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya 3,92% dari total Pendapatan Daerah.
“Ini merupakan gambaran kemampuan otonomi daerah kita yang masih memerlukan kerja keras dari kita semua untuk meningkatkannya,” pungkasnya.
Terkait konsekuensi dari penurunan Pendapatan Daerah, sebutnya,  mengakibatkan penurunan Belanja dalam R-APBD TA 2020. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa potensi perekonomian tahun 2020 tidak sebagaimana diharapkan.
“Hal tersebut telah diingatkan oleh Presiden pada saat rapat koordinasi Forkopimda di Sentul Bogor tanggal 13 November 2019 yang lalu. Oleh karena itu, pada KUA PPA TA 2020, Belanja Daerah sebesar Rp1.568.202.445.418, maka setelah disesuaikan Ranperda APBD TA 2020 Rp1.519.627.771.859, atau mengalami penurunan sebesar Rp48.574.673. 559. Semua itu berpengaruh pada Belanja Tidak Langsung Rp830.487.162.333 dan Belanja Langsung sebesar Rp689.140.609.526,” sebutnya.
Lebih lanjut Wabup juga menjelaskan, terkait Upah Minimum Provinsi maupun Kabupaten serta dengan kenaikan iuran BPJS kesehatan yang menambah beban Belanja Daerah, pada R-APBD TA 2020 telah dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi.
“Antara lain, pengurangan THL hampir di seluruh OPD, utamanya terhadap OPD yang beban tugas dan komposisi yang tidak sebanding PNS dengan THL di OPD tersebut. Adapun rekrutmen THL akan dilakukan uji kelayakan serta mengutamakan penduduk Tapsel khususnya di sekitaran Sipirok yang merupakan ibukota. Dalam perjalanannya nanti untuk tahun 2020, mekanisme pembayaran gaji THL didasarkan Face Print (sama seperti absensi PNS),” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tapsel, Husin Sogot Simatupang menjelaskan, dalam rapat paripurna DPRD membahas mengenai penyampaian Ranperda tentang APBD Tapsel TA 2020 dan Ranperda perubahan Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pendapatan Daerah kepada PT Bank Sumut, PT Tapanuli Selatan Membangun dan PT AM Tambusai.
“Juga perubahan Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tapsel tahun 2016-2021, serta Ranperda kedua Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Tapsel,” ucapnya.
Ketua DPRD juga menyampaikan, nota keuangan R-APBD TA 2020 akan dibahas sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Borneo)