Pemkab Tapsel Serahkan LKPD TA 2019 ke BPK RI Perwakilan Provsu

Pemkab Tapsel Serahkan LKPD TA 2019 ke BPK RI Perwakilan Provsu

23/02/2020 0 By Redaktur 1

MEDAN | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran (TA) 2019 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Provsu), Jum’at (21/2) sore.
LKPD tersebut diserahkan langsung Bupati Tapsel, H Syahrul M Pasaribu SH yang diterima oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provsu, Eydu Oktain Panjaitan SE MM Ak CA CSFA di Kantor BPK RI Perwakilan Provsu, Jalan Imam Bonjol Nomor 22, Medan.
Penyerahan LKPD diawali dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Tapsel bersama Kepala BPK RI Perwakilan Provsu. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan LKPD Pemkab Tapsel oleh Bupati Tapsel kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provsu.
Bupati Tapsel, H Syahrul M Pasaribu mengatakan, LKPD ini merupakan amanat Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LKPD paling lambat 3 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran. Namun untuk Pemkab Tapsel telah menyampaikannya sebelum batas akhir yang telah ditetapkan.
“Ketepatan waktu ini diharapkan dapat menjadi tradisi yang baik bagi Aparatur Negeri Sipil (ASN) Kabupaten Tapsel untuk terus bekerja keras khususnya BPKPAD yang didukung oleh Inspektorat dan seluruh OPD di dalam penyelesaian laporan keuangan yang transparan, akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah,” ucap Bupati.
Untuk itu, dalam rangka terus melakukan penyempurnaan penyajian LKPD Kabupaten Tapsel, Bupati berharap arahan dan bimbingan dari tim Pemeriksa BPK RI dan audit yang dilakukan hendaknya secara objektif.
“Agar kami dapat terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang berujung pada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas-tugas ASN di Kabupaten Tapsel, sehingga tolak ukur penilaian publik dalam hal pengelolaan keuangan daerah dapat benar-benar menyentuh kepada sektor pelayanan publik,” pungkasnya.
Syahrul juga berharap kiranya Pemkab Tapsel dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD TA 2019.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provsu, Eydu Oktain Panjaitan menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Tapsel yang komit dan patuh melaksanakan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan melakukan penyerahan LKPD TA 2019. Dan Pemkab Tapsel tercatat sebagai kabupaten/kota yang kelima setelah Pemkab Tobasa.
Dikatakannya, penyerahan LKPD ini merupakan amanat UU Nomor 17 tahun 2013, yang mengintruksikan harus diserahkan oleh Pemda selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Eydu menjelaskan, setelah BPK RI menerima laporan LKPD Pemkab Tapsel TA 2019 ini, maka sesuai amanat UU, BPK RI Perwakilan Provsu akan menyelesaikan pemeriksaan LKPD tersebut selambat-lambatnya 2 bulan setelah diterima.
“Mulai hari ini BPK akan mulai melakukan pemeriksaan rinci sampai April, dan sebelum puasa sudah selesai pemeriksaannya. Adapun pemeriksaan laporan ini untuk memberikan opini yang telah diuji oleh BPK dan salah satu yang menjadi penilaian adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan,” terang Eydu.
Diutarakannya, selama ini dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu selalu mengedepankan prinsip integritas, independensi dan profesional dalam pemberian opini yang selalu selaras dengan pemberian laporan keuangan.
Turut hadir dalam penyerahan LKPD TA 2019 tersebut yakni para pejabat BPK RI Perwakilan Provsu, Inspektur Tapsel, Imran Siregar, Kepala BPKPAD Tapsel, Frananda, Kabag Humas dan Protokol, Isnut Siregar. (rel/Borneo)