DPRD Setujui Ranperda Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Batangtoru 2020-2040 dan KUPA-PPAS P-APBD Tapsel TA 2020

DPRD Setujui Ranperda Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Batangtoru 2020-2040 dan KUPA-PPAS P-APBD Tapsel TA 2020

30/07/2020 0 By Redaktur 3
TAPSEL I DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menyetujui Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Batangtoru 2020-2040, dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA dan PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran (TA) 2020 menjadi Perda, Senin (27/7/2020).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tapsel Husin Sogot Simatupang didampingi Wakil Ketua Borkat.
Bupati Tapsel H Syahrul M Pasaribu SH dalam sambutannya mengatakan bahwa yang berhubungan dengan Ranperda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Batangtoru Tahun 2020-2040 sudah sesuai dengan perintah dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disahkan beberapa waktu lalu.
“Berkaitan dengan hal tersebut, saya selalu sampaikan bahwa di Tapsel tidak ada yang namanya kota satelit. Begitu juga dengan Batangtoru, Sipirok, Batang Angkola, Sayur Matinggi, dan sekitarnya secara bertahap kedepan akan bisa menghadirkan rencana tata ruang untuk zonasi-zonasi tertentu,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan, RDTR mengambil zonasi tertentu dengan meminta bantuan dari pemerintah pusat, seperti RDTR yang ada di Batangtoru semua itu ditangani oleh Kementerian PU dan PR.
“Apabila dilihat dari sisi kewajiban itu merupakan hak dari pemerintah daerah (Tapsel), sehingga ini patut di syukuri karena APBD Tapsel bisa lebih hemat. Dengan demikian, ini menjadi salah satu yang terus dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang saat ini sedang dibahas mengenai tata ruang Sipirok dengan menggunakan anggaran dari tingkat Provinsi,” jelasnya.
Syahrul juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Kementerian PU dan PR, Dirjen Cipta Karya yang telah membantu sehingga RDTR bisa disahkan dengan berbagai masukan dari anggota DPRD Tapsel.
“Tentu ditengah pandemi Covid-19 saat ini serta dengan berbagai aturan yang berlaku sehingga terjadi beberapa kali pengurangan. Kedepan semoga tidak ada lagi pengurangan ditengah jalan,” pungkas Syahrul.
Bupati dua periode ini juga mengemukakan, hasil dari pembahasan KUPA dan PPAS P-APBD Kabupaten Tapsel TA 2020 terjadi pengurangan Pendapatan dan Belanja dikarenakan berkurangnya Dana Transfer dan PAD. Akan tetapi prinsip anggaran yang berimbang tetap dipedomani.
“Tentu kita perlu bersyukur, ditengah pengurangan anggaran, masyarakat kita tetap masih bisa menikmati program pembangunan walaupun tidak terlalu besar,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tapsel Husin Sogot Simatupang dalam sambutannya menyampaikan, rapat sudah berlangsung sejak 21 Juli 2020 sampai 27 Juli 2020. Sudah mendapat persetujuan mengenai Ranperda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Batangtoru Tahun 2020-2040 serta Nota Kesepakatan tentang KUPA dan PPAS P-APBD Kabupaten Tapsel TA 2020.
“Walaupun dalam penyelenggaraan rapat sering terjadi perbedaan pendapat dari setiap anggota rapat, dan itu merupakan salah satu cara kita kedepan dalam menata pembangunan Tapsel kearah yang lebih baik lagi,” ucapnya.
Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama dan nota kesepakatan antara pimpinan DPRD dan Bupati Tapsel.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Wabup Tapsel Aswin Efendi Siregar, anggota DPRD, Sekda Parulian Nasution, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Camat se-Tapsel dan Kepala Bagian. (Borneo)