Mengoptimalkan Anggaran Sektor Kelautan Perikanan

Mengoptimalkan Anggaran Sektor Kelautan Perikanan

16/06/2021 0 By Redaktur 3

Oleh : Dwi Muhammad Dewadji/Ketua Bidang Agro Maritim – PISPI

Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki luas lautan 2/3 dari daratan sehingga mempunyai potensi sumberdaya alam diantaranya adalah 590 jenis Karang, 34 jenis Mangrove, 850 jenis Sponge (tumbuhan air), 2.057 jenis Ikan Karang, 1.512 jenis Crustacea, 24 jenis Mamalia laut, 12, jenis Lamun, 6 jenis Penyu dan masih banyak lainnya.

Namun dengan segala potensi sumberdayanya pemerintah masih belum mendukung dalam hal anggaran, kita semua masih ingat pidato Presiden Jokowi di atas kapal phinisi tahun 2014 saat pengumunan penetapan KPU, mengatakan “kita jangan memunggungin lautan” yang bermakna adalah pemerintahan fokus kepada sektor kelautan perikanan salah satunya membangun serta memperbaikin sarana prasarana pelabuhan perikanan, sarana prasarana pendidikan bagi anak nelayan, kapal perikanan, permudah akses perijinan kapal, permudah ekspor hasil perikanan dan lainnya dimana target sasaran utamanya adalah mensejahterakan masyarakat pesisir yakni nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Dari catatan saya selama 6 tahun anggaran sektor kelautan perikanan terus menurun, seperti pada tahun 2016 sempat diangka Rp. 10.61 triliun setelah itu anggarannya terus tajam hingga ditahun 2021 tercatat diangka Rp. 5.26 triliun, dari anggaran tersebut bisa dirata-ratakan sektor kelautan perikanan hanya mendapat porsi 0,25%-0,60% atau tidak mencapai 1% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN), untuk itu sangat diperlukan peranan baik legislatif dan eksekutif mendukung dalam peningkatan alokasi anggaran disektor ini.

Dengan anggaran tersebut pemerintah yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengoptimalkan program dan kegiatan prioritas semisal permodalan bagi nelayan, akses anak-anak pelaku usaha perikanan mendapatkan pendidikan tinggi, asuransi nelayan-pembudidaya ikan, bantuan benih ikan-pakan, peningkatan kualitas garam rakyat dan sebagainya, dimana dapat mengandeng bersama-sama seluruh elemen seperti organisasi profesi agar kebermanfaatan program dan kegiatan dirasakan oleh pelaku utama sektor kelautan perikanan, dan sejalan dengan undang-undang No.7 tahun 2016 yang beriringan dengan undang-undang No. 11 tahun 2020.