Menteri KKP Lantik TB Haeru Sebagai Dirjen Perikanan Budidaya

Menteri KKP Lantik TB Haeru Sebagai Dirjen Perikanan Budidaya

23/06/2021 0 By Redaktur 3

JAKARTA | Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melantik Pejabat Tinggi Madya dan Pratama pada lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Senin (21/6/2021).

Pejabat Madya yang dilantik tersebut yaitu TB. Haeru Rahayu sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya (PB), sebelumnya TB. Haeru menduduki posisi Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL).

Selanjutnya Muhammad Zaini juga dilantik sebagai Dirjen Perikanan Tangkap (PT) setelah sebelumnya menduduki posisi sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga yang kini posisi tersebut diduduki oleh Budi Sulistiyo yang turut dilantik dalam kesempatan yang sama.

Selain Pejabat Madya, terdapat 10 Pejabat Pratama yang turut dilantik dalam kesempatan ini, yaitu Mansur sebagai Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; Nono Hartanto sebagai Direktur Perbenihan; Halid K. Jusuf sebagai Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; Teuku Elvitrasyah sebagai Direktur Penanganan Pelanggaran; Teuku Nilwan sebagai Inspektur I; Lutfi sebagai Inspektur II dan Lina Herlina sebagai Inspektur IV.

Kemudian, Rahmat Irawan sebagai Kepala PPS Kendari; Bagus Oktori Sutrisno sebagai Kepala PPS Nizam Zahman; serta Heri Yuwono sebagai Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan imbauan kepada para pejabat yang dilantik untuk terus mengawal program-program prioritas KKP hingga tercapai.

“Untuk seluruh pejabat yang dilantik, agar dapat menggerakkan seluruh pegawai di KKP mengawal pencapaian target-target dalam program prioritas KKP, yakni devisa negara, PNBP dan pajak, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan,” kata Sakti Wahyu Trenggono Menteri KKP, Senin, 21 Juni 2021.

Lanjutnya, proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi KKP ini telah melalui tahapan sebagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, yaitu dimulai dari manajemen karir, metode pencarian kandidat, penilaian kompetensi, pembobotan nilai, manajemen kinerja, hingga upaya pengembangan kompetensi para kandidat.

“Hal ini merupakan implementasi Sistem Merit dimana seleksi dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif. Dengan adanya proses yang ketat ini, KKP diwajibkan melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara di setiap pengajuan Jabatan Pimpinan Tinggi,” katanya.

Lebih lanjut, dengan adanya pimpinan baru KKP yang dilantik, Menteri KKP pun memberikan arahan kepada seluruh jajaran KKP agar selalu melaksanakan kegiatan yang menjadi terobosan dan program prioritas KKP, yaitu Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

“Saya ingin membawa KKP ini rebound agar sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan,” ucapnya.

Ia juga mengatakan kebijakan KKP dalam pemanfaatan sumber daya tidak hanya mengeksploitasi sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi, namun harus memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan.

“Kita harus memastikan bahwa ekosistem laut dan pesisir kita sehat, produktif dan dapat memberikan nilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan kelautan dan perikanan dapat menyeimbangkan antara ekologi dan ekonomi sesuai dengan arah masa depan ekonomi dunia, yaitu menuju ekonomi biru,” ujarnya.

Menteri KKP juga turut menekankan bahwa profesionalitas dan sinegitas yang kuat antar unit kerja merupakan kunci utama keberhasilan Program Terobosan KKP. Sinergitas yang dimaksud yaitu Direktorat Jenderal Teknis bersama Badan dapat melaksanakan seluruh proses dari hulu ke hilir dengan memperhatikan market driven dan adanya quality assurance dalam setiap tahapan proses.

“Sementara itu Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal sebagai decission support system mengawal mulai dari penyusunan regulasi, programming and budgeting, pengelolaan keuangan, BMN dan sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang akuntabel, penguatan kapasitas SDM Aparatur, termasuk peningkatan kapabilitas para auditor, serta penyediaan data dan sistem informasi yang handal,” katanya.

Ia juga berharap seluruh Pejabat Tinggi KKP beserta jajarannya dapat bekerja secara profesional, mampu menerjemahkan kebijakan dan strategi pemerintahan ke dalam rencana, program, kegiatan, dan sasaran-sasaran kinerja yang terukur, serta mampu melaksanakan dan mengendalikannya secara tertib.

“Selain itu pegawai KKP diharapkan pula dapat mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan professional sehingga diharapkan seluruh jajaran di KKP dapat menjadi lebih berakualitas, berkeahlian, dinamis, dan terampil,” harapnya. (Freddy A Pardosi)