Dialektika Kebijakan Pengelolaan Lobster

Dialektika Kebijakan Pengelolaan Lobster

08/07/2021 0 By Redaktur 3

Oleh : Denggan Muhammad Ilmi, ASN Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan & Perikanan

Sejak Pemerintahan Presiden Joko Widodo kebijakan pengelolaan lobster silih berganti mengalami perubahan. Pertama di era Menteri Susi Pudjiastuti melalui  Permen-KP No.56/2016, kedua di era Menteri Edhy Prabowo melalui Permen-KP No.12/2020. Pada kebijakan kedua Menteri tersebut terjadi kontradiksi, namun kesatuan kontradiksi kebijakan lobster tersebut menjadi alat untuk saling melengkapi sehingga tercipta kebijakan baru yang lebih ideal yang ketiga yaitu Permen-KP No. 17/2021 pada masa kerja Menteri Sakti W. Trenggono. Dari ketiga skema kebijakan pengelolaan lobster tersebut terjadi suatu pergerakan dinamis menuju perubahan yang menghasilkan apa disebut Dialektika.

Terdapat beberapa filsuf yang memperkenalkan teori Dialektika, di mulai dari Zano, Sokrates, Plato, Karl Marx hingga George Wilhelm Freidrich Hegel.  Namun teori Dialektika yang dikemukakan Hegel yang paling sering digunakan sebagai pisau analisis dalam memahami dinamika kontradiksi konsep/pengetahuan. Menurut Hegel setiap konsep/pengetahuan selalu terdapat hal yang dipertentangkan hingga pada akhirnya didamaikan. Hegel memaknai Dialektika ke dalam trilogi berupa tesis (pengiyaan/ide), antitesis (pengingkaran) dan sintesis (kesatuan kontradiksi). Setiap kejadian atau ide (tesis) cenderung menimbulkan kejadian atau ide yang berlawanan atau bertentangan. Dalam pertentangan yang terjadi antara dua hal ini, muncul lah perkembangan baru (sintesis). Sintesis ini berbeda dengan kontradikasi yang ada sebelumnya, tetapi bukan merupakan penggabungan, melainkan mengandung elemen penting baik dalam tesis maupun antitesis dan menjelma menjadi entitas yang lebih kaya dan komprehensif (Schmandt, 2002).

Ide kebijakan (tesis) pengelolaan lobster pertama kali di wujudkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1/2015 yang diubah dengan Permen-KP No.56/2016. Kebijakan pengelolaan lobster ini diklaim mampu menjaga kelestarian lobster dari kegiatan eksploitasi dan penangkapan yang berlebihan (overfishing). Di era ini sama sekali tidak memperbolehkan penangkapan benih lobster baik untuk kegiatan jual beli (dalam negeri dan luar negeri), maupun untuk kegiatan budidaya, hanya memperbolehkan menangkap untuk ukuran lobster konsumsi yaitu di atas 200 gram.

Dampak dari kebijakan aturan ini, banyak nelayan kecil penangkap benih lobster kehilangan mata pencahariannya dan tentu saja mematikan kegiatan budidaya lobster nasional.

Pengelolaan lobster di era Menteri Edhy Prabowo merupakan antitesis dari Menteri Susi. Melalui Permen-KP No.12/Permen-KP/2020 benih bening lobster (BBL) (puerulus) diperbolehkan untuk di tangkap bahkan diekspor. Alasannya berawal dari pandangan Menteri Edhy melihat banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari menangkap benih lobster. Selain itu kasus penyelundupan benih lobster ke luar negeri semakin marak sehingga jika diperbolehkan ekspor akan mengurangi kasus penyelundupan dan menghasilkan devisa. Walaupun diperbolehkan ekspor, harus memenuhi sejumlah ketentuan, seperti kuota dan lokasi penangkapan BBL harus sesuai hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan), eksportir BBL harus melakukan budidaya lobster di dalam negeri dan melibatkan masyarakat/pembudidaya, eksportir wajib melakukan restocking sebanyak 2% dari hasil budidaya dengan ukuran sesuai hasil panen, dan BBL yang diekspor harus diperoleh dari nelayan kecil penangkap dan terdaftar pada kelompok nelayan di lokasi penangkapan BBL.

Pada periode Menteri Edhy, banyak kalangan yang mengkritik kebijakan ekspor benih lobster. Mereka khawatir, kebijakan yang dilakukan akan membahayakan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan nelayan penangkap lobster konsumsi. Selain itu akan terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap benih lobster sehingga akan mempercepat kepunahan komuditas lobster Indonesia.

Saat ini kebijakan pengelolaan lobster telah memasuki babak baru. Terbitnya Permen-KP No.17/2021 menandakan berakhirnya pertentangan kebijakan pengelolaan lobster Menteri Susi dengan Menteri Edhy. Permen-KP No.17/2021 merupakan sintesis kebijakan pengelolaan lobster, karena BBL dapat ditangkap untuk keperluan pembudidayaan, namun dilarang untuk di ekspor. Melalui skema ini nelayan penangkap BBL tidak kehilangan mata pencaharian karena masih dapat menjual hasil tangkapan kepada pembudidaya.

Sejak kemunculan Permen-KP No.17/2021 tanggal 24 Mei 2021 hingga saat tulisan ini dipublikasi, belum terlihat protes ataupun kritik baik oleh pemerhati sumberdaya lobster, pembudidaya dan nelayan penangkap benih lobster. Dugaan penulis kebijakan ini sudah dianggap cukup ideal karena telah menjaring aspirasi masyarakat meskipun belum tentu memuaskan seluruh pihak.

Dalam implementasi Permen-KP No.17/2021 seluruh Stakeholder baik nelayan, pembudidaya, maupun masyarakat lain yang terdampak kebijakan tersebut tidak bisa hanya dianggap sekedar objek sasaran kebijakan, tapi harus diposisikan sebagai subjek. Seluruh Stakeholder diharap dapat berperan aktif memberikan feedback atas kebijakan tersebut. Feedback tersebut lantas digunakan sebagai bahan evaluasi atas implementasi kebijakan.  

Penutup

Permen-KP No.17/2021 merupakan kebijakan publik yang menjadi salah satu terobosan dan program prioritas KKP. Melalui kebijakan tersebut KKP berkeinginan menjadikan lobster sebagai salah satu produk perikanan unggulan Indonesia yang bisa berkontribusi besar bagi perekonomian nasional yang pemanfaatannya tidak hanya mengeksploitasi sebesar-besarnya sumberdaya lobster untuk kepentingan ekonomi namun juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan dengan memastikan bahwa ekosistem laut dan pesisir sehat, produktif, dan dapat memberikan nilai ekonomi untuk kesejahteraan. Dengan demikian kepentingan ekonomi dan keseimbangan ekologi bisa berjalan beriringan, yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya lobster akan lebih dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lama.