Pemkab Toba Siapkan Perda, 5.000 Pekerja Rentan dan Lintas Agama Bakal masuk Jamsostek

Pemkab Toba Siapkan Perda, 5.000 Pekerja Rentan dan Lintas Agama Bakal masuk Jamsostek

06/11/2021 0 By Redaktur 3

TOBA | Sebanyak 5.000 pekerja rentan, pekerja  lintas agama dan pekerja sosial lainya di Kabupaten Toba akan  mendapatkan perlindungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal itu juga akan diatur dalam Peraturan Daerah guna mematuhi Instruksi Presiden No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pekerja ini termasuk diantaranya para petani, pedagang, tukang, para  pendeta, sintua dari berbagai denominasi gereja, serta ustadz hingga para marbot atau penjaga tempat ibadah agama Islam (Masjid).

“Untuk kesempatan pertama kita akan anggarkan di tahun 2022 sebanyak 5.000 orang. Sayang sekali, tahun ini sudah terlambat masuk anggaran,” jelas Bupati Toba Poltak Sitorus didampingi Sekretaris Daerah Audi Murphy Sitorus saat menerima audiensi Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sibolga Dr Sanco Simanullang dan Kepala Cabang Balige Hendrik Timbul Manullang, Jumat (5/11/2021).

Audiensi dirangkai dengan kegiatan sosialisasi Jamsostek bagi tenaga harian lepas dan  honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.

“Saya kira sangat membantu pekerja berpenghasilan kecil, selain iuran yang hanya Rp 16.800 per bulan dan Santunan Kematian Rp 42 juta, plus beasiswa bagi anak waris sampai kuliah,” ungkap Bupati Poltak Sitorus bersemangat.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sibolga Kota, Dr Sanco Simanullang mengungkapkan, saat ini sedang melakukan pendaftaran bagi 5000 pekerja rentan yang sudah dianggarkan Pemko dan  untuk tahun 2022 Pemkab Tapteng sudah menganggarkan 10.000 orang.

“Izin Pak Bupati, semangat Pemko Sibolga dan Pemkab Tapteng yang kami ingin sebarkan di Toba kita ini, semoga terwujud di tahun 2022,” pungkas Sanco.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Toba Hendrik Timbul Manullang mengucapkan terimakasih atas dukungan Pemkab Toba, sehingga untuk kesempatan pertama telah mengeluarkan Peraturan Bupati untuk  memprioritaskan tenaga honorer menjadi peserta (ril/Freddy)